Rangkuman Materi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP.
Dalam aplikasi ini, disajikan rangkuman materi/slide Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang akan memudahkan Anda dalam memahami PBJ sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu dilengkapi juga dengan kumpulan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
1. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ
2. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
3. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ
4. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Internasional
5. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 tentang PBJ Yang diKecualikan
7. Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penanganan Keadaan Darurat
8. Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
9. Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku PBJ
10. Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam
12. Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ
13. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
14. Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
Semoga bermanfaat.
Summary of Goods and Services Procurement Material (PBJ) in accordance with Presidential Regulation 16 of 2018 and LKPP Regulations.
In this application, a summary of material / slides of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services is presented, which will facilitate you in understanding PBJ in accordance with applicable regulations.
In addition, it is also complemented by a collection of Government Goods / Services Procurement Policy Institutions, including:
1. Institution Regulation No. 7 of 2018 concerning Guidelines for PBJ Planning
2. Institution Regulation No. 8 of 2018 concerning Guidelines for Self-Management
3. Institution Regulation No. 9 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of PBJ
4. Institution Regulation No. 10 of 2018 concerning Guidelines for Implementing International Tenders
5. Institution Regulation Number 11 Year 2018 concerning Electronic Catalog
6. Institution Regulation No. 12 of 2018 concerning Exempted PBJ
7. Institution Regulation Number 13 Year 2018 concerning Emergency Management
8. Institution Regulation Number 14 of 2018 concerning UNIT OF GOODS / SERVICES PROCUREMENT (UKPBJ)
9. Institutional Regulation Number 15 Year 2018 concerning PBJ Actors
10. Institution Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement Agencies
11. Institutional Regulation Number 17 Year 2018 concerning Blacklist Sanctions
12. Institutional Regulation No. 18 of 2018 concerning PBJ Contract Dispute Settlement Services
13. Institution Regulation No. 19 of 2018 concerning System and Goods / Services Procurement Policy and Development
14. Institutional Regulation No. 29 of 2018 concerning Procedures for Procurement of Business Entities Implementing the Provision of Infrastructure through Government Collaboration with Business Entities on the Initiative of Ministers / Institutional Heads / Regional Heads.
May be useful.